Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp 3,3 Triliun Beli Saham Inalum

Jumat, 02 September 2011 10:43 WIB

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 3,3 triliun untuk investasi di 2012, salah satu tujuannya adalah unuk membeli saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang 58,87% masih dikuasai oleh Jepang melalui Nippon Asahan Alumunium.

Demikian terungkap dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang dikutip, Rabu (31/8/2011).

Anggaran investasi pemerintah di 2012 tersebut naik Rp 1,4 triliun (78%) bila dibandingkan pagu alokasinya dalam APBN-P tahun 2011 sebesar Rp 1,9 triliun.

Peningkatan alokasi dana investasi pemerintah dalam RAPBN 2012 tersebut terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk meningkatkan alokasi dan kapasitas investasi pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya seperti penyertaan modal berupa investasi pada sektor dan perusahaan yang strategis yang dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara.

Di 2012, pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merencanakan untuk membeli saham PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang masa kontraknya akan selesai di 2013. Pada saat ini, pemerintah Indonesia menguasai 41,13% kepemilikan saham PT Inalum, sedangkan sisanya sebesar 58,87% dikuasai oleh Nippon Asahan Alumunium.

Rencana pembelian Inalum tersebut merupakan bagian dari evaluasi kontrak karya perusahaan yang bergerak dalam bidang industri ekstraktif alumunium.

Sementara itu, di 2012, pemerintah tidak lagi mengalokasikan pembiayaan kredit investasi pemerintah, yang di 2011 dialokasikan Rp 900 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran investasi pemerintah (reguler) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah pada RAPBN 2012 sebesar Rp 3,3 triliun, berarti lebih tinggi Rp 1,4 triliun apabila dibandingkan dengan pagu alokasinya dalam APBN-P 2011.

PIP merupakan sebuah Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Satker BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola dana investasi pemerintah berdasarkan rencana bisnis dan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Rencana investasi Pemerintah di 2012 masih menitikberatkan pada upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mengingat kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur tidak dapat seluruhnya dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. PIP mengambil peran untuk menutup sebagian gap pembiayaan infrastruktur tersebut, melalui pengelolaan dana investasi, yang bertujuan untuk memperoleh nilai tambah berupa manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Pengelolaan investasi pemerintah berpedoman pada PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.

Di 2012, rencana penyaluran dana investasi pemerintah tetap diarahkan pada portofolio investasi langsung, public private partnership (PPP), serta pemberian pinjaman dan investasi dalam bentuk surat berharga.

Di samping itu, PIP tetap melanjutkan kebijakan pengelolaan dana investasi penugasan yang telah dilaksanakan di 2011. Alokasi dana investasi untuk portofolio investasi langsung merupakan bentuk penyertaan modal berupa investasi pada sektor dan perusahaan yang strategis yang dapat memberikan nilai tambah yang optimal bagi negara.

Sementara itu, alokasi dana investasi dalam kerangka PPP diarahkan untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek PPP sesuai PPP book dan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Sedangkan pemberian pinjaman diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di daerah melalui pemberian pinjaman kepada daerah.

Tiga SRO Pasar Modal Dituntut Maksimalkan Fungsinya

Senin, 29 Agustus 2011 01:50 WIB

Tiga Self Regulatory Organization (SRO), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dituntut terus memaksimalkan fungsinya sebagai perantara likuiditas ataupun memacu peningkatan partisipasi investor.

Tuntutan itu bukan hanya prestasi pendapatan akibat naiknya transaksi rata-rata harian sepanjang 2011 ini.

"Jadi bagaimana Bursa menjadi jembatan yang baik. Dengan likuiditas yang terus terjaga penambahannya. Dan makin banyak investor yang berpartisipasi," ungkap Analis PT Finan Corpindo Nusa, Edwin Sinaga di Jakarta, Minggu (28/8/2011).

Peningkatan pendapatan ketiga SRO, bagi Edwin bukan sesuatu yang menggembirakan. Ha ini dinilai lumrah mengingat pasar modal Indonesia terus tumbuh, meski dalam beberapa pekan kemarin Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak volatile

Acuan sederhana adalah naiknya transaksi rata-rata harian di Bursa, dan telah menyentuh level Rp 5,06 triliun di 10 Agustrus lalu. Angka ini naik 21,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia, secara otomatis juga terapresiasi. Per Juli lalu nilai kapitalisasi pasar telah mencapai Rp 3.722 triliun, naik 46,56% dibandingkan periode sebelumnya, Rp 2.539 triliun.

"Saya pikir ini berkaitan antara pendapatan yang Bursa hasilkan, dengan besarnya efisiensi. Pendapatan makin besar karena dukungan transaksi harian yang besar. Dan saya pikir situasi pasar masih sangat menarik," kata Edwin.

Seperti diketahui, pendapatan BEI,KSEI,KPEI di semester I ini menegalami kenaikan signifikan. BEI mencatat pendapatan terbesar Rp 345,88 miliar sepanjang Januari-Juni 2011, meningkat 16% dari sebelumnya Rp 298,16 miliar.

Pendapatan transaksi efek menjadi porsi terbesar dengan nilai sebesar Rp 216,89 miliar. Jasa kliring Rp 107,8 miliar dan jasa pencatatan Rp 31,19 miliar. BEI juga mencatat penghasilan dari denda-denda yang mereka putuskan, baik kepada anggota bursa atau emiten, sebesat Rp 2,715 miliar.

Sementara pendapatan KSEI naik 31,21% menjadi Rp 104,093 miliar dari periode sebelumnya RP 79,33 miliar. KPEI, SRO jasa kliring ini juga berhasil meraih pendapatan usaha Rp 99,87 miliar, meningkat signifikan dari sebelumnya Rp 86,41 miliar.

Indika Energy Ajukan Permohonan Perpanjangan Refloating Pada Bapepam-LK

Senin, 29 Agustus 2011 01:40 WIB

PT Indika Energy Tbk (INDY) memohon Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk memperpanjang masa pelepasan kembali saham PT Petrosea Tbk (PTRO) ke publik atau refloating (pelepasan kembali saham ke publik), menjadi awal Januari 2012, dari target awal 28 Agustus 2011.

Menurut Corporate Secretary INDY, Dedy Happy Hardi, permohonan perpanjangan refloating karena kondisi pasar uang dunia tengah dilanda ketidakpastian dan diselimuti sentimen negatif.

"Sentimen negatif pasar keuangan atau finansial global yang membawa pengaruh penurunan seluruh indeks pasar modal di seluruh dunia," katanya dalam keterangan terbuka, Minggu (28/8/2011).

Direktur Utama INDY, M Arsjad Rasjid, kala itu mengungkapkan akan membuka penawaran, setelah keputusan skema refloat ditetapkan manajemen.

Perseroan sendiri telah menyampaikan permohonan perpanjangan masa refloating secara tertulis kepada Bapepam-LK di 25 Agustus 2011. Namun belum ada tanggapan dari wasit pasar modal tersebut, termasuk dari Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Gonthor R. Aziz.

Indika Energy masih memiliki 98,55% saham PTRO. 1,45% lain mikik publik. Perseroan telah mebeli saham Petrosea di Februari 2009, dengan mengambil alih 81,95% saham Petrosea dari Clough International.

Pada September 2009, INDY melaksanakan tender offer 16,6 persen saham publik pada harga Rp 10.402 per saham. Total saham yang dilepas setara 16.743.720 lembar.

Dimana Indika selaku pengendali baru wajib melakukan refloating saham Petrosea dalam jangka waktu dua tahun setelah penyelesaian tender offer.

Rata-Rata Peningkatan Pendapatan Tiga SRO Pasar Modal 20,92%

Senin, 29 Agustus 2011 01:30 WIB

Tiga Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengalami peningkatan pendapatan rata-rata 20,92%. Kenaikan pendapatan tidak lepas dari tren apresiasi transaksi rata-rata harian di pasar modal.

Menurut laporan keuangan ketiga SRO, Minggu (28/8/2011), BEI masih meraih pendapatan terbesar yang mencapai Rp 345,88 miliar sepanjang Januari-Juni 2011, meningkat 16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 298,16 miliar.

Pendapatan transaksi efek menjadi porsi terbesar dengan nilai sebesar Rp 216,89 miliar. Jasa kliring Rp 107,8 miliar dan jasa pencatatan Rp 31,19 miliar. BEI juga mencatat penghasilan dari denda-denda yang mereka putuskan, baik kepada anggota bursa atau emiten, sebesat Rp 2,715 miliar.

Dengan beban usaha yang mencapai Rp 218,115 miliar menjadikan laba sebelum pos keuangan lain-lain mencapai Rp 127,76 miliar. Dan akhirnya BEI mencatat laba bersih Rp 156,42 miliar, naik 6,75% dari periode yang sama tahun lalu Rp 146,52 miliar, dengan laba bersih per saham Rp 1,25 miliar per lembar, naik dari periode sebelumnya Rp 1,17 miliar per lembar.

Di lain pihak, porsi peningkatan pendapatan KSEI terpantau paling tinggi, 31,21%. Pendapatan perseroan periode Januari-Juni mencapai Rp 104,093 miliar dari periode sebelumnya RP 79,33 miliar.

Beban usaha perseroan yang menurun semakin menegaskan peningkatan kinerja KSEI sepanjang Januari-Juni 2011. Dimana beban usaha turun dari Rp 48,66 miliar menjadi Rp 41,03 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada pas gaji dan tunjangan yang mencapai Rp 12,9 miliar.

Laba kotor sebelum pos keuangan lain pun akhirnya berada pada posisi Rp 63,05 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 30,66 miliar. Dengan beban pajak Rp 17,55 miliar membawa laba periode berjalan KSEI sebesar Rp 76,309 miliar, atau naik dari posisi sebelumnya Rp 47,29 miliar.

KPEI, SRO jasa kliring ini berhasil meraih pendapatan usaha Rp 99,87 miliar, meningkat signifikan dari sebelumnya Rp 86,41 miliar. Namun KPEI akhirnya meraih pertumbuhan negatif, menjadi Rp 43,86 miliar, dari tahun lalu Rp 53,97 miliar.

Penurunan laba periode berjalan tidak lepas dari besarnya beban akibat investasi yang dilakukan KPEI di enam bulan awal 2011. Tercatat pengembangan usaha yang perseroan lakukan menghaiskan dana Rp 10,63 miliar, dari periode yang sama tahun lalu Rp 6,49 miliar. Total beban usaha pun akhirnya naik dari Rp 41,73 miliar di tahun lalu menjadi Rp 56,79 miliar.